MAKALAH MENGENAI SISTEM HUKUM NASIONAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat tuhan yang maha esa karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyusun makalah tentang “ Sistem hokum nasional”

Dalam makalah ini kami harapkan/mendorong agar berpartisipasi sebagai warga Negara yang efektif dan bertanggung jawab, berfikir kritis problem solving dan inguiri serta tehnik belajar kooperatif.

Kami menyadari bahwa kami telah bekerja keras menyusun makalah ini, nemum tidak mungkin menjadi lebih baik tanpa masukan pihak lain maka kami mengharapkan kepada semua pihak agar memberi masukan demi perbakan dan kesempurnaan.

                                                                                             Penyusun/penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I    SISTEM HUKUM NASIONAL

I.       Sumber Hukum

II.    Penggolongan Hukum

III. Sanksi Hukum

IV. Perbedaan hukum pidana danhukum perdata

BAB II   PENUTUP

A.    Kesimpulan

B.     Saran

Daftar Pustaka

BAB I

SISTEM HUKUM NASIONAL

I.             Sumber hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggaranya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” (welborn) dan sumber hukum “formal” (kenborn). Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.

Macam-macam sumber hukum formal, antara lain:

1.            undang-undang,

2.            kebiasaan hukum,

3.            yurisprudensi,

4.            traktat,

5.            doktrin.

Menurut TAP MPR No.III/MPR/2003, yang di maksud dengan sumber hukum adalah sumber yang di jadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis dengan mengacu kepada sumber hukum nasional, yaitu pancasila.

Tata urutan peraturan perundang-undangan

(TAP MPR No III/MPR/2003)

Merupakan pedoman pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:

1.            Undang-undang dasar 1945

2.            Ketetapan MPR-RI

3.            Undang-undang,

4.            Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (perpu)

5.            Peraturan pemerintah

6.            Keputusan presiden

7.            Peraturan daerah

II.          Penggolongan hukum

*         Berdasarkan waktunya

-      Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara

-      Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang msih hidup dan tumbuh  dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat).

*         Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya

-      Hukum local, yaitu hukum yang berlaku didaerah tertentu saja (hukum adat manggarai-flores, hukum adat ende lio-flores, batak, jawa, minangkabau, dan sebagainya )

-      Hukum international, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negera atau lebih (hukum perang, hukum perdata internatonal, dan sebagainya )

*         Berdasarkan waktu yang diaturnya

-      Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum).

-      Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum)

-      Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

*         Berdasarkan pribadi yang diaturnya

-      Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja.

-      Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan.

-      Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengtur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda.

*         Berdasarkan isi masalah yang diaturnya

Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi: hukum public dan hukum privat.

-      Hukum public yaitu : hukum yang mengatur hubungan antar warga Negara dan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum public mencakup hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, dan hukum acara.

ü   Hukum tata Negara

Hukum ini mempelajari tentang Negara tertentu, seperti bentuk Negara, bentuk pemeritahan, dan lain sebagainya.

ü   Hukum administrasi Negara

Hukum ini mengatur cara kerja alat-alat pemerintahan, termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap warga Negara.

ü   Hukum pidana

Hukum ini mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi dan pidana tertentu.

ü   Hukum acara

Hukum ini mengatur cara menyelesaikan, melaksanakan, atau mempertahankan hukum material. Hukum ini juga disebut hukum formal (pidana dan perdata).

-      Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan orang perorang. Perdata, berarti warga Negara, pribadi atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah buergelijk wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga hukum dagang dan hukum adat. Hukum perdata dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

ü   Hukum perorangan

Adalah hukum himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalammelaksanakan hak-haknya itu.

ü   Hukum keluarga

hukum keluarga memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga.hukum keluarga dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

a.             Kekuasaan orang tua, yaitu kewajiban membimbing anak sebelum cukup umur. Kekuasaan orang tua putus ketika seorang anak telah dewasa.

b.            Perwalian, yaitu seorang/perkumpulan tertentu yang bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu sampai cukup umur.

c.             Pengampuan, yaitu seorang/perkumpulan terentu yang ditunjuk hakim untuk menjadi curator (pengampu) bagi orang dewasa yang diampunya.

d.            Perkawinan, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak dengan maksud hidup bersama untuk jangka waktu yang lama menurut undang-undang.

ü   Hukum kekayaan

Hukum ini merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup :

a.             Hukum benda, mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Hukum ini terdiri dari :

-      Hukum benda bergerak,

-      Hukum benda tidak bergerak

a.             Hukum perikatan, mengtur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih.

ü   Hukum waris

Hukum ini mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris ini mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, urutan penerimaan waris, hibah serta wasiat. Pembagia waris dapat dilakukan dengan cara :

a.             Menurut undang-undang, pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki hubungan darah terdekat.

b.            Menurut wasiat, pembagian waris erdasarkan pesan atau kehendak terakhir sari sipewaris yang harus dinyatakan secara tertulis dlam akte notaries.

ü   Hukum dagang (bersumber dari wetboek van koophandel)

hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan/pernigaan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.

ü   Hukum adat

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat tertentu serta hanya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Contoh ; pernikahan menurut adat manggarai-flores, pernikahan daerah bugis, pembagian waris dibatak.                                         

*         Berdasarkan tugas dan fungsinya

-      Hukum material, yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan (terdapat didalam kitap undang-undang hukum pidana, perdata, dagang, dan sebagainya)

-      Hukum formal, yaitu hukum yang berisi tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material (terdapat di dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata dan sebagainya)

III.       Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP dalam bentuk hukuman antara lain mencakup hal-hal berikut ini :

1.            Hukuman pokok, yang terdiri dari :

a.             Hukuman mati,

-      Hukuman seumur hidup

-      Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)

b.            Hukuman penjara, yang terdiri dari :

c.             Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)

2.            Hukuman tambahan, yang terdiri dari :

a.             Pencabutan hak-hak tertentu

b.            Perampan (penyitaan) barang-barang tertentu

c.             Pengumuman keputusan hakim

IV.       Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata

1.            Hukum pidana

pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas dari kepolisian yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan pidana yang disengaja disebut delik dooes, sedangkan tindak pidana yang tidak disengaja disebut delik coelpa.

2.            Hukum perdata

pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Disini pihak yang mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat)

BAB II

PENUTUP

A.          Kesimpulan

-      Setiap orang, masyarakat, ataupun bangsa memiliki nilai tertentu yang ingin diperjuangkan sekaligus norma yang menjadi kaidah ataupun pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai itu.

-      Berbagai ahli mengatakan pengertian yang agak berbeda mengenai hukum. Meski demikian masing-masing pengertian yang mereka berikan mengandung kesamaan-kesamaan tertentu. Dari pengertian yang mereka berikan pula, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri hukum, sebagai berikut : adanya perintah dan larangan, serta perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.

-      Banyak pendapat yang mengemukakan tentang tujaun dibuatnya hukum. Dari berbagai pendapat itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dibuatnya hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi semua warga Negara

-      Mengingat banyaknya masalah yang diatur, hukum dapat digolongkan berdasarkan : wujud, ruang, waktu, pribadi, isi, tugas dan fungsinya.

-      Lapangan hukum publik mencakup : hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sedangkan hukum perdata mencakup ; hukum perorangan, hukum keluarga, hukumkekayaan, hukum waris, hukum dagang, dan hukum adat.

B.           Saran

Kami sebagai penulis mohon maaf, apabila penyusunan makalah ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena kami menyadari bahwa ini masih dalam tahab belajar, untuk itu kami sangat mengaharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para rekan-rekan dan guru pembimbing untuk perbaikan makalah ini. Agar kami dapat menimba pengalaman yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan pada penyusunan makalah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, Jakarta. Erlangga, 2004